Kamis, 14 April 2011

Tugas 3


1.    Jelaskan dengan singkat apa yang dimaksud dengan :
a.    Pertumbuhan dan kesenjangan
b.    Kemiskinan
Jawab:
a.    Pertumbuhan dan kesenjangan adalah Pertumbuhan ekonomi (Economic Growth) adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat pertambahan faktor-faktor
produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Pertambahan potensi memproduksi seringkali lebih besar dari pertambahan produksi yang sebenarnya. Dengan demikian perkembangan ekonomi adalah lebih lambat dari potensinya.
Kesenjangan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat adalah disebabkan oleh adanya perbedaan yang mencolok antara satu individu dengan individu yang lain. Atau antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain.
b.    Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.
2.    Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor penyebab kemiskinan?
Jawab:
Pada umumnya di Negara Indonesia faktor-faktor penyebab kemiskinan adalah
·         Laju pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk Indonesia terus meningkat setiap 10 tahun menurut hasil sensus penduduk. Meningkatnya jumlah penduduk membuat Indonesia semakin terpuruk dengan keadaan ekonomi yang belum mapan. Jumlah penduduk yang bekerja tidak sebanding jumlah beban ketergantungan. Penghasilan yang minim ditambah dengan banyaknya beban ketergantungan yang harus ditanggung membuat penduduk hidup di bawah garis kemiskanan.
·         Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja dan Pengangguran. Secara garis besar penduduk suatu negara dibagi menjadi dua yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Yang tergolong sebagi tenaga kerja ialah penduduk yang berumur didalam batas usia kerja. Batasan usia kerja berbeda-beda disetiap negara yang satu dengan yang lain. Batas usia kerja yang dianut oleh Indonesia ialah minimum 10 tahun tanpa batas umur maksimum. Jadi setiap orang atausemua penduduk berumur 10 tahun tergolong sebagai tenaga kerja. Sisanya merupakan bukan tenaga kerja yang selanjutnya dapat dimasukan dalam katergori ketergantungan.
·         Distribusi Pendapatan dan Pemerataan Pembangunan.
Distribusi pendapatan nasional mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya. Pemerintah perlu memikirkan kembali perihal ketepatan keputusan menggunakan industrialisasi sebagai jalur pembangunan karena akan sangat berdampak bagi pendapatan penduduk dan selanjutnya kemiskinan.
·         Tingkat pendidikan yang rendah. Rendahnya kualitas penduduk juga merupakan salah satu penyebab kemiskinan di suatu negara. Ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan tenaga kerja. Untuk adanya perkembangan ekonomi terutama industri, jelas sekali dibutuhkan lebih banyak tenaga kerja yang mempunyai skill atau paling tidak dapat membaca dan menulis.
·         Kurangnya perhatian dari pemerintah. Pemerintah yang kurang peka terhadap laju pertumbuhan masyarakat miskin dapat menjadi salah satu faktor kemiskinan. Pemerintah tidak dapat memutuskan kebijakan yang mampu mengendalikan tingkat kemiskinan di negaranya.

3.    Sebutkan dan jelaskan program pemerintah saat ini untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia?
Jawab:
  • mengurangi separuh proporsi penduduk dunia yang berpenghasilan kurang dari 1 dollar AS per hari dan proporsi penduduk yang menderita kelaparan;
  • mengurangi separuh proporsi jumlah penduduk yang tidak memiliki akses pada air minum yang sehat;
  • menjamin semua anak, laki-lakidan perempuan, menyelesaikan sekolah dasar;
  • menurunkan hingga 2/3 kematian bayi & anak dibawah usia lima tahun;
  • menghentikan penyebaran penyakit HIV / AIDS, malaria dan jenis penyakit menular lainnya;
  • menghilangkan ketidaksetaraan gender di sekolah;
  • menerapkan dengan konsekuen kebijakan pembangunan berkelanjutan;
  • mengembangkan kemitraan untuk pembangunan di semua tingkatan.

Pandangan Terhadap Kebijakan Ekonomi Indonesia Ditinjau dari Konsep Dasar Ekonomi Islam


Ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu dari pengetahuan sosial yang tidak bisa lepas dalam kehidupan sehari-hari karena melalui ilmu ekonomi inilah setiap manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik sebagai individu maupun sebagai satu kesatuan atau dikenal dengan organisasi. Dalam hal ini, organisasi yang merupakan kesatuan dari setiap individu disebut dengan negara.
Berbicara soal negara, tentu tidak bisa dilepaskan dari cabang ilmu pengetahuan sosial lainnya yaitu ilmu politik. Melalui ilmu politik ini individu-individu yang terlibat dalam organisasi yang disebut sebagai negara dapat memainkan perannya untuk mengatur sebuah negara agar dapat mencapai tujuannya yang telah dicita-citakan melalui semua kebijakan, termasuk kebijakan ekonomi.
Kebijakan ekonomi suatu negara tidak bisa lepas dari keterlibatan pemerintah karena pemerintah memegang kendali atas segala sesuatu, menyangkut semua kebijakan yang bermuara kepada keberlangsungan negara itu sendiri. Setiap pemerintahan yang sedang memimpin suatu negara tentu saja memiliki kebijakan ekonomi andalan untuk menjamin perekonomian negara yang baik dan stabil demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan, karena sudah menjadi kewajiban pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi agar tercapainya kehidupan yang makmur dan sejahtera bagi rakyatnya.
Kebijakan ekonomi suatu negara juga tidak bisa dilepaskan dari paham atau sistem ekonomi yang dipegang oleh pemerintahan suatu negara, seperti sistem ekonomi Kapitalisme, Sosialisme, Campuran, maupun sistem ekonomi Islam. Tentu saja pemerintah, sebagai pengendali perekonomian suatu negara, menganut salah satu sistem ekonomi sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan ekonomi. Apapun sistem ekonomi yang dipegang oleh suatu pemerintahan, sistem ekonomi itulah yang diyakini sebagai sistem ekonomi terbaik bagi perekonomian negara yang dipimpin oleh suatu pemerintahan tersebut walaupun nantinya dalam sistem ekonomi yang dipegang memiliki berbagai kelemahan.
Dari berbagai sistem ekonomi yang ada, dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, sistem ekonomi Islam dianggap sebagai smart solution dari berbagai sistem ekonomi yang ada karena secara etimologi maupun secara empiris, terbukti sistem ekonomi Islam menjadi sistem ekonomi yang mampu memberikan kemakmuran dan kesejahteraan yang nyata dalam penerapannya pada saat zaman Rasullah Muhammad SAW dan pada masa Khalifa Islamiyah karena sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasarkan pada nilai keadilan dan kejujuran yang merupakan refleksi dari hubungan vertikal antara manusia dengan Allah SWT.

Permasalahan Sistem Ekonomi Indonesia
Sistem ekonomi Indonesia berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945-sebagai landasan idil-berorientasi pada Ketuhanan Yang Maha Esa (berlakunya etika dan moral agama, bukan materialisme); Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab (tidak mengenal pada pemerasan dan eksploitasi); Persatuan Indonesia (berlakunya persamaan, asas kekeluargaan, sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi, dalam ekonomi); Kerakyatan (mengutamakan kehidupan rakyat dan hajat hidup orang banyak); serta Keadilan Sosial (persamaan/emansipasi, kemakmuran masyarakat yang utama-bukan kemakmuran bagi seseorang).
Secara garis besar, sistem ekonomi Indonesia berlandasakan pada Pancasila dan UUD 1945 mengandung nilai yang sama dengan nilai-nilai yang terdapat pada sistem ekonomi Islam yang landaskan pada Al Quran dan Hadits Rasullah Muhammad SAW. Persamaan nilai tersebut adalah usaha untuk mencapai nilai keadilan dalam bidang ekonomi untuk setiap individu baik dengan menggunakan sistem ekonomi Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 maupun dengan menggunakan sistem ekonomi Islam.
Tetapi pada kenyataannya, sistem ekonomi Indonesia memiliki banyak wajah. Keberagaman wajah inilah yang membuat sistem ekonomi Indonesia dalam praktiknya seperti tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 yang menjadi landasannya. Hal ini dapat dibuktikan, meskipun sistem ekonomi Indonesia memiliki nilai keadilan, tetapi masih saja terjadi ketidakadilan ekonomi di tengah masyarakat, seperti semakin tingginya kesenjangan sosial karena kemiskinan yang belum dapat ditangani dengan baik dan juga masih adanya kebijakan ekonomi yang kurang berpihak kepada rakyat.
Hal ini yang menjadi permasalahan dalam ekonomi Indonesia karena pada dasarnya sistem ekonomi Indonesia ingin memberikan keadilan dalam bidang ekonomi kepada setiap rakyat Indonesia, tetapi kenyataannya tidak demikian, masih jauh panggang dari api. Dan Islam, melalui sistem ekonomi berusaha memberikan smart solution atas permasalahan yang terjadi.

Sebuah Saran untuk Sistem Ekonomi Indonesia
Sistem ekonomi Indonesia berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 memiliki nilai keadilan. Maksud dari nilai keadilan ini adalah sistem ekonomi Indonesia menjamin keadilan dan pemerataan ekonomi bagi setiap rakyatnya sehingga kesenjangan sosial tidal lagi terlihat dengan jelas serta dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan negara.
Sistem ekonomi Indonesia secara otomatis menjadi pedoman lahirnya kebijakan-kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pada kenyataannya, setiap kebijkan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah dirasakan tidak adil bagi sebagian lapisan masyarkat di Indonesia. Sebagai contoh, kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah tingkat kesejahteraan masyarakat yang kurang baik, membuat kehidupan masyarakat lapisan menengah, terutama menengah ke bawah menjadi sedikit lebih sulit dari sebelumnya. Di sisi lain, ada satu lapisan masyarakat, hidupnya jauh dari kesulitan ekonomi. Dalam hal ini, pemerintah belum bisa memenuhi nilai keadilan dalam sistem ekonomi Indonesia.
Sistem ekonomi Indonesia berorientasi kepada sistem ekonomi campuran, sebuah sistem ekonomi yang biasa digunakan oleh negara berkembang. Kebijakan ekonomi Indonesia berdasarkan sistem ekonomi campuran masih mengarah kepada sistem atau kebijakan ekonomi kapitalis yang terbukti hanya memberikan dampak negatif bagi perekonomian suatu negara. Sudah dapat ditebak, situasi perekonomian Indonesia menjadi kurang kondusif karena kebijakan-kebijakan ekonomi yang dinilai kurang tepat dengan situasi perekonomian Indonesia saat ini.
Islam memberikan solusi atas permasalahan ekonomi yang dialami oleh setiap negara melalui Sistem Ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang bersumber pada Al Quran dan hadits Rasullah SAW dan mengedepankan nilai-nilai kejujuran serta keadilan dalam berekonomi. Ekonomi Islam bukan sistem ekonomi karena fenomena trend, yang muncul secara reaktif dan karena emosi keagamaan semata tetapi merupakan sebuah sistem ekonomi yang sudah muncul dan berkembang serta menempuh perjalanan panjang sejak 14 abad yang lalu ketika zaman Rasullah Muhammad SAW.
Sistem ekonomi Indonesia harus mengubah orientasinya ke sistem ekonomi Islam karena sistem ekonomi Islam secara empiris telah terbukti dapat menjamin kemakmuran dan kesejahteraan suatu Negara.
Indonesia perlu menerapkan sistem ekonomi Islam sebagai dasar kebijakan ekonomi karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sistem ekonomi Islam dengan prinsip keadilan dan kejujuran yang jelas, jauh dari kecurangan, lebih menjamin terlaksananya kemakmuran serta kesejahteraan setiap pelakunya (negara). Selain itu, sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang dirihdai Allah SWT sebagai pemilik alam semesta sehingga lebih menjamin setiap pelaku ekonomi Islam mendapatkan keselamatan serta kebahagiaan dunia dan akhirat.

Sumber:
http://smadangawi.top-forum.net/t218-pandangan-terhadap-kebijakan-ekonomi-indonesia-ditinjau-dari-konsep-dasar-ekonomi-islam

Pembentukan Kesempatan Kerja Produkif di Daerah Pedesaan


Pendahuluan

Perjuangan kemerdekaan suatu bangsa dapat diartikan sebagai tekad politik dari bangsa itu untuk mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi bagi warga negaranya, maka keadaan perekonomian Indonesia setelah dua puluh lima tahun pertama sebagai Negara merdeka cukup mengkhawatirkan.
Faktor  untuk mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi tinggi dan perluasan pemerataan adalah investasi dalam sumberdaya manusia . Bagi Indonesia hal ini berarti bahwa perlu diberikan prioritas kepada perbaikan mutu dari sejumlah besar tenaga kerja yang miskin dan tidak terdidik. Mereka harus diberikan kemungkinan memperoleh pendidikan dan latihan dasar, tetapi juga disediakan fasilitas untuk meningkatkan kesehatan dan ikut serta salam gerakan keluarga berencana. Memperbaiki prasarana fisik pedesaan, seperti jalan, jembatan, dan listrik, pada akhirnya juga akan menguntungkan orang-orang miskin.investasi-investasi ini akan menghasilkan pertumbuhan yang cepat dalam produktifitas tenaga kerja serta memperbaiki kemampuan perusahaan-perusahaan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan internasional. Akan tetapi, harus diulangi disini bahwa kebijakan meningkatkan investasi sumber daya manusia hanya dapat memberikan hasil maksimal jika kebijakan itu dilaksanakan dalam iklim politik industri dan perdagangan yang berorientasi positif terhadap tenaga kerja.  

Isi
·         Kebijakan-kebijakan Perindustrian Sebelum dan Sesudah Jatuhnya Harga Minyak Pada Awal Tahun 1980-an
Pertumbuhan ekonomi tinggi da perluasan pemerataan di Negara yang berpendapatan rendah seperti Indonesia hanya dapat terlaksana jika tingkat pengangguran yang sangat meluas, baik yang sifatnya terbuka maupun terselubung, dapat dikurangi secara drastis. Dalam kenyataannya, proses industrialisasi dari kebanyakan Negara dengan tenaga kerja berlimpah bermula dengan mengembangkan industri-industri yang melibatkan penggunaan tenaga kerja terampil yang langka serta pemakaian modal dan devisa dalam jumlah yang besar. Kebijakan industri seperti ini sering disebut strategi industri substitusi impor, yang memunculkan penggunaan teknologi-teknologi modern yang padat modal dalam pabrik-pabrik berskala besar. Perluasan industri-industri berskala besar ini menciptakan jauh lebih sedikit lapangan kerja dari pada tenaga kerja yang tersedia. Akibatnya banyak orang yang menganggur atau setengah menganggur mencari pekerjaan di industri-industri rumahan.
Salah satu perbedaan antara strategi industrialisasi substitusi impor dan yang berorientasi pada ekspor adalah kebijakan pertama sangat tergantung pada potensi pasar dalam negeri. Suatu tingkat pertumbuhan produksi yang sangat tinggi dapat dicapai dengan menggantikan barang-barang yang sebelumnya diimpor. Tetapi, dalam strategi industrialisasi yang orientasinya ke ekspor, tingkat pertumbuhan produksi yang tinggi terutama diharapkan dari penjualan dipasar internasional, pada tingkat harga dan patokan-patokan kualitas yang kompetitif.    
Perlindungan dalam jangka panjang biasanya menjadi terlalu tinggi karena terlalu lama dipertahankan dan mengakibatkan alokasi sumber daya yang tidak efisien, sebagai akibat distorsi-distorsi dalam alokasi tenaga kerja, tanah, dan modal, khususnya modal yang langka.
Kebanyakan PK dan PRR di Indonesia menggunakan teknik-teknik produksi yang ketinggalan jaman, teknologi mana tidak hanya memerlukan lebih banyak tebaga kerja tetapi sering juga menggunakanlebih banyak modal untuk setiap unit produksi yang dihasilkan dibandingkan dengan teknologi modern. Untuk memperbaiki tingkat efisiensi dan memungkinkan mereka untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lebih besar, akses terhadap keterampilan manajemen, informasi permasaran, dan pembiayaan bank perlu disediakan.
   
·         Perekonomian Pedesaan: Pentingnya Sektor ini Dilihat dari Segi Perekonomian Nasional
Suatu kebijakan penciptaan kesempatan kerja nasional tidak dapat membatasi diri pada pusat-pusat perkotaan. Oleh karena itu, daerah pedesaan harus diikutsertakan apabila dicari suatu pemecahan yang memuaskan terhadap masalah pengangguran nasional. Alasan lain untuk memprioritaskan kawasan pedesaan adalah bahwa perekonomian dualistik masih merupakan suatu kenyataan disebagian besar Negara dunia ketiga. Perekonomian pedesaan sulit berkembang karena rendahnya penerapan teknologi dan kelangkaan yang serius dalam permodalan serta keterampilan manusia.
Oleh karena itu, tujuan untuk membangun dan memodernisasi perekonomian pedesaan sebenarnya bertujuan ganda: untuk memperkecil jurang kekayaan antara kota dan desa serta untuk mengurangi gelombang migrasi dari desa ke kota.
Negara-negara miskin harus berupaya membuat sector pertanian mereka lebih efisien dan mereka hendaknya menggunakan surplus dari revolusi hijau untuk merangsang pertumbuhan industri padat karya di daerah pedesaan. Pola modernisasi pertanian tidak hanya perlu karena bidang pertanian pada tahapan awal dari proses pembangunan merupakan sumner utama modal dan tenaga kerja murah untuk sector industri yang mulai tumbuh, tetapi juga karena permintaan masyarakat akan pangan terus meningkat.

·         Kegiatan-kiegiatan di Luar Usaha Tani dan Perusahaan Kecil dalam Industri Rumahan
Walaupun revolusi hijau telah berhasil meningkatkan produksi padi dan produktifitas pertanian, serta memperbaiki taraf hidup berjuta-juta petani padi berskala kecil, sector pertanian secara keseluruhan tidak dapat diandalkan untuk setiap tahun menyerap seluruh pertambahan penduduk dan tenaga kerja.
Unit-unit industri yang berskala sangat kecil, seperti PRR dengan rata-rata tenaga kerja kurang dari dua orang, dapat digolongkan sebagai bagian dari sector informal. Ciri utama dari sector informal adalah kegiatan-kegiatandalam perekonomian yang tidak diatur oleh pemerintah dan tidak memerlukan perijinan pemerintah. Produk-produk yang dihasilkan oleh PRR, yang terdiri atas jutaan perusahaan-perusahaan mikro yang sangat erat hubungannya dengan kegiatan-kegiatan ekonomi dari orang-orang miskin. Oleh karena itu, merangsang PRR, pasar-pasar di pedesaan perlu bergairah karena mereka merupakan tempat penjualan yang paling cocok bagi produk-produk PRR yang berkualitas rendah dan berharga murah itu.       
Penutup

Artikel ini dapat diringkaskan dalam kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut. Kebijakan perekonomian makro yang stabil, kemampuan bersaing pada tingkat mikro, perekomian yang terbuka untuk perekonomian global, dan investasi dalam sumberdaya manusia merupakan empat tonggak strategi baru dari Indonesia pada tahun 1990-an untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi dan perluasaan pemerataan. Tujuannya dalah menggunakan sumberdaya alam dan manusia yang dimiliki bangsa secara optimal sebagai landasan untuk pembangunan ekonomi dan lingkungan kerja yang berorientasi pasar.
Intervensi pemerintah harus ditujukan pada pengurangan distorsi-distorsi pasar atau kegagalan-kegagalan pasar, sehingga akan tercipta perusahaan-perusahaan swasta dan Negara yang lebih kompetitif dan lebih efisien.
Sasaran mengembangkan perekonomian di pedesaan adalah mengurangi jurang kekayaan antara kota dan desa dengan merangsang kesempatan kerja di kawasan pedesaan. Hal ini akan mendorong terbentuknya suatu masyarakat yang lebih merata. Dalam rangka usaha membangun perekonomian desa yang modern, sector pertanian tidak boleh ditinggalkan. Dalam jangka panjang, hal ini menjadi tanggung jawab sector industri, yaitu melalui proses transformasi dari perekonomian industri yang modern.
Industri-industri yang beroperasi di daerah pedesaan sebagian besar berukuran kecil. Tenaga kerja dalam perusahaan-perusahaan berskala menengah dan besar (PMB) dan juga dalam perusahaan-perusahaan berskala kecil (PK) mengalami pertumbuhan yang tinggi selama periode antara tahun 1974/75 dan 1986. Perkembangan terutama disebabkan oleh kelangkaan suatu strategi pembangunan yang secara keseluruhan mendorong industri kecil sekurang-kurangnya harus mencakupi hal-hal sebagai berikut:
1.    Penghapusan kebijakan yang menguntungkan industri manufaktur berskala besar.
2.    Penggalakan investasi dalam prasarana sosial dan fisik yang etrutama ditujukan kepada penduduk pedesaan dan pernaikan fungsi pasar-pasar keuangan di pedesaan.
3.    Perangsang mendorong kemitraan seperti hubungan-hubungan subkontrak.
Pemerintah bersama-sama dengan kelompok-kelompok swasta yang berkepentingan, misalnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dapat aktif membantu secara langsung industri kecil dengan menanamkan modal dalam pusat-pusat industri untuk mendorong pengelompokan, mendirikan pusat-pusat penelitian untuk produk-produk tertentu, menyediakan program-program latihan untuk memperoleh keterampilan-keterampilan khusus, dan memnatu melancarkan ahli teknologi. Tetapi harus dihindari terciptanya suatu rejim proteksi terhadap industri kecil yang mengarah pada penghapusan persaingan atau terbentuknya distorsi-distorsi pasar.

Sumber:
 Martokoesoemo, Soeksmono Besar. 1995. “Di Luar Batas Sektor Perbanjan dan Formal Indonesia”. Institute Bankir Indonesia. Jakarta