Pendahuluan
Perjuangan kemerdekaan suatu bangsa dapat diartikan sebagai tekad politik dari bangsa itu untuk mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi bagi warga negaranya, maka keadaan perekonomian Indonesia setelah dua puluh lima tahun pertama sebagai Negara merdeka cukup mengkhawatirkan.
Faktor untuk mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi tinggi dan perluasan pemerataan adalah investasi dalam sumberdaya manusia . Bagi Indonesia hal ini berarti bahwa perlu diberikan prioritas kepada perbaikan mutu dari sejumlah besar tenaga kerja yang miskin dan tidak terdidik. Mereka harus diberikan kemungkinan memperoleh pendidikan dan latihan dasar, tetapi juga disediakan fasilitas untuk meningkatkan kesehatan dan ikut serta salam gerakan keluarga berencana. Memperbaiki prasarana fisik pedesaan, seperti jalan, jembatan, dan listrik, pada akhirnya juga akan menguntungkan orang-orang miskin.investasi-investasi ini akan menghasilkan pertumbuhan yang cepat dalam produktifitas tenaga kerja serta memperbaiki kemampuan perusahaan-perusahaan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan internasional. Akan tetapi, harus diulangi disini bahwa kebijakan meningkatkan investasi sumber daya manusia hanya dapat memberikan hasil maksimal jika kebijakan itu dilaksanakan dalam iklim politik industri dan perdagangan yang berorientasi positif terhadap tenaga kerja.
Isi
· Kebijakan-kebijakan Perindustrian Sebelum dan Sesudah Jatuhnya Harga Minyak Pada Awal Tahun 1980-an
Pertumbuhan ekonomi tinggi da perluasan pemerataan di Negara yang berpendapatan rendah seperti Indonesia hanya dapat terlaksana jika tingkat pengangguran yang sangat meluas, baik yang sifatnya terbuka maupun terselubung, dapat dikurangi secara drastis. Dalam kenyataannya, proses industrialisasi dari kebanyakan Negara dengan tenaga kerja berlimpah bermula dengan mengembangkan industri-industri yang melibatkan penggunaan tenaga kerja terampil yang langka serta pemakaian modal dan devisa dalam jumlah yang besar. Kebijakan industri seperti ini sering disebut strategi industri substitusi impor, yang memunculkan penggunaan teknologi-teknologi modern yang padat modal dalam pabrik-pabrik berskala besar. Perluasan industri-industri berskala besar ini menciptakan jauh lebih sedikit lapangan kerja dari pada tenaga kerja yang tersedia. Akibatnya banyak orang yang menganggur atau setengah menganggur mencari pekerjaan di industri-industri rumahan.
Salah satu perbedaan antara strategi industrialisasi substitusi impor dan yang berorientasi pada ekspor adalah kebijakan pertama sangat tergantung pada potensi pasar dalam negeri. Suatu tingkat pertumbuhan produksi yang sangat tinggi dapat dicapai dengan menggantikan barang-barang yang sebelumnya diimpor. Tetapi, dalam strategi industrialisasi yang orientasinya ke ekspor, tingkat pertumbuhan produksi yang tinggi terutama diharapkan dari penjualan dipasar internasional, pada tingkat harga dan patokan-patokan kualitas yang kompetitif.
Perlindungan dalam jangka panjang biasanya menjadi terlalu tinggi karena terlalu lama dipertahankan dan mengakibatkan alokasi sumber daya yang tidak efisien, sebagai akibat distorsi-distorsi dalam alokasi tenaga kerja, tanah, dan modal, khususnya modal yang langka.
Kebanyakan PK dan PRR di Indonesia menggunakan teknik-teknik produksi yang ketinggalan jaman, teknologi mana tidak hanya memerlukan lebih banyak tebaga kerja tetapi sering juga menggunakanlebih banyak modal untuk setiap unit produksi yang dihasilkan dibandingkan dengan teknologi modern. Untuk memperbaiki tingkat efisiensi dan memungkinkan mereka untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lebih besar, akses terhadap keterampilan manajemen, informasi permasaran, dan pembiayaan bank perlu disediakan.
· Perekonomian Pedesaan: Pentingnya Sektor ini Dilihat dari Segi Perekonomian Nasional
Suatu kebijakan penciptaan kesempatan kerja nasional tidak dapat membatasi diri pada pusat-pusat perkotaan. Oleh karena itu, daerah pedesaan harus diikutsertakan apabila dicari suatu pemecahan yang memuaskan terhadap masalah pengangguran nasional. Alasan lain untuk memprioritaskan kawasan pedesaan adalah bahwa perekonomian dualistik masih merupakan suatu kenyataan disebagian besar Negara dunia ketiga. Perekonomian pedesaan sulit berkembang karena rendahnya penerapan teknologi dan kelangkaan yang serius dalam permodalan serta keterampilan manusia.
Oleh karena itu, tujuan untuk membangun dan memodernisasi perekonomian pedesaan sebenarnya bertujuan ganda: untuk memperkecil jurang kekayaan antara kota dan desa serta untuk mengurangi gelombang migrasi dari desa ke kota.
Negara-negara miskin harus berupaya membuat sector pertanian mereka lebih efisien dan mereka hendaknya menggunakan surplus dari revolusi hijau untuk merangsang pertumbuhan industri padat karya di daerah pedesaan. Pola modernisasi pertanian tidak hanya perlu karena bidang pertanian pada tahapan awal dari proses pembangunan merupakan sumner utama modal dan tenaga kerja murah untuk sector industri yang mulai tumbuh, tetapi juga karena permintaan masyarakat akan pangan terus meningkat.
· Kegiatan-kiegiatan di Luar Usaha Tani dan Perusahaan Kecil dalam Industri Rumahan
Walaupun revolusi hijau telah berhasil meningkatkan produksi padi dan produktifitas pertanian, serta memperbaiki taraf hidup berjuta-juta petani padi berskala kecil, sector pertanian secara keseluruhan tidak dapat diandalkan untuk setiap tahun menyerap seluruh pertambahan penduduk dan tenaga kerja.
Unit-unit industri yang berskala sangat kecil, seperti PRR dengan rata-rata tenaga kerja kurang dari dua orang, dapat digolongkan sebagai bagian dari sector informal. Ciri utama dari sector informal adalah kegiatan-kegiatandalam perekonomian yang tidak diatur oleh pemerintah dan tidak memerlukan perijinan pemerintah. Produk-produk yang dihasilkan oleh PRR, yang terdiri atas jutaan perusahaan-perusahaan mikro yang sangat erat hubungannya dengan kegiatan-kegiatan ekonomi dari orang-orang miskin. Oleh karena itu, merangsang PRR, pasar-pasar di pedesaan perlu bergairah karena mereka merupakan tempat penjualan yang paling cocok bagi produk-produk PRR yang berkualitas rendah dan berharga murah itu.
Penutup
Artikel ini dapat diringkaskan dalam kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut. Kebijakan perekonomian makro yang stabil, kemampuan bersaing pada tingkat mikro, perekomian yang terbuka untuk perekonomian global, dan investasi dalam sumberdaya manusia merupakan empat tonggak strategi baru dari Indonesia pada tahun 1990-an untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi dan perluasaan pemerataan. Tujuannya dalah menggunakan sumberdaya alam dan manusia yang dimiliki bangsa secara optimal sebagai landasan untuk pembangunan ekonomi dan lingkungan kerja yang berorientasi pasar.
Intervensi pemerintah harus ditujukan pada pengurangan distorsi-distorsi pasar atau kegagalan-kegagalan pasar, sehingga akan tercipta perusahaan-perusahaan swasta dan Negara yang lebih kompetitif dan lebih efisien.
Sasaran mengembangkan perekonomian di pedesaan adalah mengurangi jurang kekayaan antara kota dan desa dengan merangsang kesempatan kerja di kawasan pedesaan. Hal ini akan mendorong terbentuknya suatu masyarakat yang lebih merata. Dalam rangka usaha membangun perekonomian desa yang modern, sector pertanian tidak boleh ditinggalkan. Dalam jangka panjang, hal ini menjadi tanggung jawab sector industri, yaitu melalui proses transformasi dari perekonomian industri yang modern.
Industri-industri yang beroperasi di daerah pedesaan sebagian besar berukuran kecil. Tenaga kerja dalam perusahaan-perusahaan berskala menengah dan besar (PMB) dan juga dalam perusahaan-perusahaan berskala kecil (PK) mengalami pertumbuhan yang tinggi selama periode antara tahun 1974/75 dan 1986. Perkembangan terutama disebabkan oleh kelangkaan suatu strategi pembangunan yang secara keseluruhan mendorong industri kecil sekurang-kurangnya harus mencakupi hal-hal sebagai berikut:
1. Penghapusan kebijakan yang menguntungkan industri manufaktur berskala besar.
2. Penggalakan investasi dalam prasarana sosial dan fisik yang etrutama ditujukan kepada penduduk pedesaan dan pernaikan fungsi pasar-pasar keuangan di pedesaan.
3. Perangsang mendorong kemitraan seperti hubungan-hubungan subkontrak.
Pemerintah bersama-sama dengan kelompok-kelompok swasta yang berkepentingan, misalnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dapat aktif membantu secara langsung industri kecil dengan menanamkan modal dalam pusat-pusat industri untuk mendorong pengelompokan, mendirikan pusat-pusat penelitian untuk produk-produk tertentu, menyediakan program-program latihan untuk memperoleh keterampilan-keterampilan khusus, dan memnatu melancarkan ahli teknologi. Tetapi harus dihindari terciptanya suatu rejim proteksi terhadap industri kecil yang mengarah pada penghapusan persaingan atau terbentuknya distorsi-distorsi pasar.
Sumber:
Martokoesoemo, Soeksmono Besar. 1995. “Di Luar Batas Sektor Perbanjan dan Formal Indonesia”. Institute Bankir Indonesia. Jakarta
Tidak ada komentar:
Posting Komentar