Pendahuluan
Krisis moneter yang diikuti dengan krisis ekonomi dan akhirnya diikuti pula krisis politik dan sosial, bahkan krisis kepemimpinan telah benar-benar melanda Indonesia sejak tahun 1997-2001. Pada pemerintahan Habibie yang menggantikan pemerintahan Soeharto juga tidak berhasil meredam semua krisis tersebut. Mekanisme ekonomi haruslah diputuskan oleh masyarakat, organisasi-organisasi sosial dan politik, secara demokratis. Tantangannya adalah bagaimana mengoperasikan lembaga-lembaga demokratis tersebut. Dengan kata lain bagaimana pemberian otonomi ketingkat daerah harus dapat direalisasikan dengan pengurangan kekuasaan ditingkat pusat.
Isi
• Perekonomian Indonesia
Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut di pegang oleh pemerintah. Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada di antara dua sistem ekstrim tersebut.
Selain faktor produksi, sistem ekonomi juga dapat dibedakan dari cara sistem tersebut mengatur produksi dan alokasi. Sebuah perekonomian terencana (planned economies) memberikan hak kepada pemerintah untuk mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi hasil produksi. Sementara pada perekonomian pasar (market economic), pasar lah yang mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi barang dan jasa melalui penawaran dan permintaan.
• Kebijakan ekonomi dan pembangunan
Kemiskinan belum pernah lepas seluruhnya dari Indonesia, karena kemiskinan dapat dinyatakan secara absolut maupun secara relatif. Secara relatif mudah dimengerti karena dalam suatu masyarakat selalu ada kelompok yang kaya dan kelompok yang miskin. Secara absolut tidak ada keharusan bahwa dalam suatu masyarakat ada kelompok masyarakat miskin. Memang kedua masalah kemiskinan tersebut semuanya adalah penting. Kita lihat sekarang data mengenai penduduk miskin dan kemiskinan yang ada di Indonesia. Batas garis kemiskinan dapat didekati dengan dua cara yaitu dengan melihat jumlah kalori yang di konsumsi seseorang atau dengan melihat penghasilan per kapita masyarakat.
Kebijakan pemerintah yang ada sejak Kabinet Reformasi Pembangunan tidak mencerminkan adanya kemauan untuk mendorong kegiatan usaha yang menguntungkan secara makro maupun secara mikro.
• Otonomi daerah
Dalam kehidupan yang modern sekarang ini tidak mungkin suatu daerah akan menutup diri dan memenuhi semua kebutuhannya dari daerahnya sendiri. Perekonomian daerah itu bersifat terbuka. Hubungan perdagangan dan komunikasi akan membuka suatu daerah tertentu dan kebutuhan penduduknya akan dapat saling dipenuhi dengan cara tukar-menukar barang dan jasa. Daerah yang banyak uang tentu akan membeli barang-barang dari daerah lain yang tidak tersedia di daerahnya, atau ada namun yang kualitasnya lebih baik. Demikian juga dengan sumber daya manusia. Daerah yang memiliki sumberdaya manusia yang memadai tentu akan dapat menolong daerah lain yang mengalami kekurangan tenaga kerja, baik tenaga terdidik, tenaga terampil, maupun tenaga kasar.
• Pembangunan berbasis pertanian
Pembangunan berarti melakukan perubahan dengan tujuan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik bagi semua warga masyarakat yang ada. Pada masa orde baru memang masyarakat konglomerat ini diciptakan sebagai lokomotif untuk menarik gerbong pembangunan di Indonesia. Para konglomerat mendapatkan fasilitas khusus dari pemerintah. Bangsa Indonesia kemudian mengalami krisis yang bersifat multidimensi, mulai dari krisis moneter, krisis ekonomi, dan akhirnya menjadi krisis kepemimpinan dan krisis moral total.
Merupakan hal yang sangat ironis karena Negara kita yang kaya akan lahan dan sumber daya alam serta tenaga kerja, justru harus mengimpor hasil-hasil pertanian dari Negara-negara lain. Strategi industrialisasi pada umumnya dibedakan menjadi strategi substitusi impor dan startegi ekspansi ekspor. Untuk mengembangkan perekonomian Indonesia adalah tidak salah kalau kita memilih strategi substitusi impor untuk produk-produk pertanian, karena jelas pasarnya sudah tersedia.dengan adanya pasar siap menyerap produk-produk pertanian itu, maka timbul keuntungan yang siap untuk ditabung dan diinvestasikan kembali. Dengan mengekspor barang produksi pertanian, maka akan diperoleh devisa atau valuta asing. Bahkan dapat terjadi pula bahwa pada saat ini atau bahkan sebelumnya ada daerah yang sudahmengekspor hasil-hasil pertaniannya ke luar negeri. Hal ini justru harus dipertahankan atau kalau bisa ditingkatkan agar penerimaan devisa Negara dan daerah juga meningkat.
Strategi pembangunan pertanian agar dapat mencapai hasil yang diharapkan dijelaskan oleh A.T. Mosher pada tahun 1960-an sebagai berikut:
1. Tersedianya pasar untuk hasil produksi pertanian
2. Terdapat pengembangan teknologi
3. Tersedia sarana produksi
4. Terdapat jamianan harga yang memadai
5. Tersedianya angkutan secara baik
• Ekonomi kerakyatan
Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat.Dimana ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan (popular) yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, yang selanjutnya disebut sebagai Usaha Kecil dan Menegah (UKM) terutama meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan, makanan, dsb., yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya.
Dalam setiap masyarakat, telah terdapat kelompok-kelompok pelaksana ekonomi. Menurut David Ricardo dalam perekonomian terdapat kelompok pemilik tanah. Dalam perkembangan yang dikaitkan dengan pembagian hasil produksi, pemilik tanah mendapatkan sewa tanah, pemilik kapital mendapatkan bunga dan laba, dan buruh mendapatkan upah. Dimana pembagian itu semakin menguntungkan pemilik tanah.
Penutup
• Kesimpulan
Bahwa otonomi daerah yang mengandalkan pada perencanaan, pelaksanaan, dan pembiayaan sendiri kegiatan-kegiatan di daerah sangat dimungkinkan untuk memberikan kesejahteraan yang lebih tinggi kepada warga masyarakat di daerah yang bersangkutan. Otonomi daerah jangan diartikan sebagai merdeka lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi justru dengan otonomi daerah itu kerja sama antar daerah harus semakin ditingkatkan.
Ekonomi kerakyatan menuntut adanya kerjasama serta peningkatan semangat gotong royong antar berbagai pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan. Hubungan majikan buruh diganti dengan hubungan antara sesama partner kerja.
Ekonomi kerakyatan yang berbasis pertanian akan dapat menopang pelaksanaan otonomi daerah, karena sebagian besar rakyat adalah petani. Sektor pertanian bukan sektor yang lemah, tetapi justru merupakan sektor yang tangguh dalam menghadapi gelombang resesi ekonomi. Sektor pertanian memiliki pasar yang luas dan merupakan sektor substitusi impor saat ini yang pasarnya sudah tersedia.
Oleh karena itu membangun sektor pertanian akan lebih mudah daripada membangun sektor lain yang masih harus mencari pasar produknya. Sektor pertanian memerlukan keberpihakan pemerintah khususnya dalam menyediakan pasar, sarana produksi, perkembangan teknologi, serta jaminan harga produk hasil-hasil pertanian, maupun pengankutan hasil dan sarana produksi yang diperlukan. Lebih lanjut lagi pemerintah harus meninjau kembali pemilikan tanah di negeri ini, sebab pemilikan atas tanah merupakan sumber pendapat yang utama dimana saja.
Referensi :
- Suparmoko, “Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah”, andi, Yogyakarta, 2001.
- http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_perekonomian
- http://succesary.wordpress.com/2008/12/10/sistem-ekonomi-kerakyatan/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar