Kesempatan Kerja dan Sumber Daya Manusia

Pendahuluan

Kesempatan kerja dan pengangguran, pada dasarnya merupakan masalah yang dihadapi oleh semua Negara, baik Negara berkembang (LDCs) maupun Negara industri maju (DCs). Walaupun intensitas masalah tersebut mungkin sekali berbeda antarnegara atau antara DCs dan LDCs karena adanya perbedaan pada faktor yang mempengaruhi, seperti laju pertumbuhan ekonomi, teknologi yang dipergunakan, dan kebijakan pemerintah. Demikian halnya dengan pendidikan dengan tenaga kerja atau sumber daya manusia.

Namun Negara berkembang seperti Indonesia, masalah ini rasanya lebih berat karena dihubungkan dengan masalah kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Oleh sebab itu di Indonesia, masalah kesempatan kerja seperti juga masalah kemiskinan dan kesenjangan tidak saja merupakan isu-isu ekonomi dan sosial, tetapi sudah menjadi isu politik.

Diharapkan, setelah membaca artikel ini, pembaca bisa mendapatkan suatu gambaran yang lebih jelas mengenai perkembangan kesempatan kerja di Indonesia selama ini dan faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut.

Isi

·         Angkatan kerja, tenaga kerja, dan tingkat partisipasi tenaga kerja

Tenaga kerja adalah bagian dari penduduk, baik yang bekerja maupun mencari kerja, yang masih mau dan mampu untuk melakukan pekerjaan. Besarnya pertumbuhan angkatan kerja setiap tahun sangat tergantung pada besarnya pertumbuhan penduduk secara kumulatif setiap tahun.

Jumlah angkatan kerja di masa depan tidak hanya tergantung pada jumlah penduduk, tetapi juga dari proporsi penduduk yang sudah masuk usia kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja di dalam pasar tenaga kerja serta perubahannya setiap tahun.

Semakin banyaknya wanita masuk ke pasar tenaga kerja terutama disebabkan oleh tingkat pendidikannya yang semakin baik dan kesempatan kerja bagi kaum wanita semakin besar.terutama dalam sektor jasa di pemerintahan, perdagangan dan pelayanan umum, serta kegiatan agrobisnis merupakan sumber penting yang member kesempatan kerja besar terhadap angkatan kerja wanita.

·         Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja

Pertumbuhan ekonomi pada periode 1980-an mempunyai dampak positif bagi peningkatan kesempatan kerja pada periode tersebutdi Indonesia.

1.    Pasar tenaga kerja di dalam model ekonomi makro

Kesempatan kerja dalam pengertiannya termasuk lapangan pekerjaan yang sudah diduduki dan masih lowong. Dari lapangan pekerjaan yang masih lowong tersebut timbul kebutuhan tenaga kerja yang datang. Adanya kebutuhan tersebut, berarti ada kesempatan kerja bagi orang yang menganggur. Diantaranya yang paling utama adalah prospek usaha atau pertumbuhan output dari perusahaan yang meminta tenaga kerja, ongkos tenaga kerja atau gaji yang harus dibayar, dan harga dari faktor produksi lainnya.

2.    Progres teknologi, produktifitas, dan kesempatan kerja

Hubungan antara perubahan jumlah output dengan perubahan jumlah tenaga kerja yang bekerja sangat ditentukan oleh teknologi, selain oleh faktor lainnya, seperti tingkat pendidikan formal atau keterampilan tenaga kerja dan rasio harga faktor produksi. Hubungan tersebut sifatnya bisa proporsional, progresif, atau regresif. Proporsional, bila laju pertumbuhan output sama seperti laju pertumbuhan kesempatan kerja atau elastisitas output dari kesempatan kerja adalah satu. Progresif, bila elastisitas tersebut lebih besar daripada satu. Regresif, bila laju pertumbuhan kesempatan kerja lebih kecil daripada laju pertumbuhan output. Jadi, rasio pertumbuhan kesempatan kerja dengan laju pertumbuhan output ditentukan oleh sifat pertumbuhan output itu sendiri yang dipengaruhi oleh teknologi yang terkandung di dalamnya. Di Indonesia hal ini menjadi suatu masalah serius dalam memilih antara meningkatkan kesempatan kerja sepenuhnya, melihat kenyataan bahwa jumlah angkatan kerja di tanah air sangat banyak dan pertumbuhannya setiap tahun tinggi, atau meningkatkan kesempatan kerja yang produktif, melihat kenyataan bahwa pendapatan atau kesejahteraan tenaga kerja yang bekerja pada khususnya dan sebagian masyarakat pada umumnya masih rendah.

·         Sumber daya manusia

Saat ini , kehidupan manusia yang sudah jauh lebih modern daripada dua puluh atau tiga puluh tahun yang lalu, pendidikan tidak lagi hanya sebagai salah satu kebutuhan pokok untuk melakukan proses produksi ekonomi, tetapi sudah merupakan suatu basic human need bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhan utama lainnya. Pendidikan, sekarang juga harus dilihat sebagai suatu kegiatan atau sektor ekonomi yang memiliki kebutuhan akan input, proses produksi, dan menghasilkan suatu nilai tambah seperti halnya sektor ekonomi lainnya.

Dalam hal kontribusi pendidikan sebagai salah satu sektor ekonomi, diperlukan integrasi sepenuhnya antara sektor pendidikan dengan sektor lainnya agar mencapai suatu nilai tambah ekonomi yang tinggi dengan tingkat pengangguran serendah mungkin. Masalah ini bisa dilihat pada beberapa hal. Pertama, tingkat pengangguran baik yang terselubung maupun yang terbuka, masih tinggi. Kedua, banyak tenaga kerja yang tidak sesuai dengan keahlian mereka. Demikian juga diperkirakan bahwa selama Repelita VI ketidakseimbangan antara tenaga kerja yang dihasilkan oleh sistem pendidikan nasional dan yang dibutuhkan lapangan kerja tetap besar.

1.    Perubahan tingkat pendidikan

Keadaan pendidikan dari angkatan kerja Indonesia yang rendah ini menjadi salah satu penyebab utama rendahnya tingkat produktifitas tenaga kerja di Indonesia, khususnya di sektor informal, disbanding Negara tetangga, yang tingkat pendidikan tenaga kerjanya rata-rata di daerah perkotaan lebih tinggi dan laju pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan dengan daerah pedesaan. Perbedaan ini terutama disebabkan oleh dua faktor, yakni di daerah perkotaan fasilitas pelayanan pendidikan jauh lebih baik dan tingkat pendapatan riil rata-rata per kapita lebih tinggi daripada di daerah

2.    Faktor-faktor penyebab rendahnya tingkat SDM

Salah satu penyebab utama tingkat pendidikan masyarakat rata-rata di Indonesia masih rendah adalah tingkat pendapatan atau faktor kemiskinan. Faktor lain dari sisi permintaan yang menyebabkan tingkat pendidikan rata-rata dari sebgaian besar masyarakat di Indonesia masih rendah, antara lain kurang motivasi atau kemauan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik (tinggi), kesehatan atau kondisi jasmani dan fisik yang tidak mengizinkan, serta kesempatan yang tidak ada yang disebabkan, selain orang tua tidak mampu membiayai, oleh peperangan, musibah, dan faktor-faktor sosial, agama, dan kultur.

Penutup

Artikel ini telah membahas dua isu penting yang erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat di Indonesia, yakni kesempatan kerja dan tingkat pendidikan. Keterbatasan sektor manufaktur dan sektor formal lainnya di luar sektor pertanian dan sektorpertambangan untuk menampung perpindahan tenaga kerja tersebut, di satu pihak, dan tingkat pendidikan tenaga kerja rata-rata masih relative rendah, di lain pihak, menimbulkan jumlah pengangguran yang tinggi di Indonesia saat ini, khususnya setengah pengangguran.

Masalah pendidikan atau SDM sangat erat kaitannya dengan masalah kesempatan kerja dan produktifitas tenaga kerja yang juga masih relative rendah dibandingkan Negara-negara tetangga di Asia. Tidak saja tingkat pendidikan rata-rata sebagian besar angkatan kerja yang rendah akan mempersulit mereka untuk tidak bisa mendapatkan pekerjaan di sektor modern, seperti industri, bank dan keuangan, tetapi juga tingkat SDM masyarakat Indonesia secara keseluruhan yang masih relative rendah akan mempersulit perekonomian nasional untuk bisa menghadapi persaingan di dalam perekonomian dan perdagangan dunia yang akan semakin kuat, khususnya di dalam era globalosasi dan perdagangan bebas dunia.

Menghadapi masalah ini, sebaiknya pengembangan SDM di Indonesia harus mendapat prioritas utama dalam proses pembangunan nasional dan seharusnya dilakukan sebelum Repelita I dimulai, seperti yang dilakukan oleh Negara-negara Asia yang berhasil dalam pembangunannya, seperti Jepang, Taiwan, dan Singapura. Usaha pemerintah selama ini untuk menghilangkan pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan di tanah air tidak akan berhasil dengan baik tanpa mengubah kebijakan di sektor pendidikan dan reformasi sistem pendidikan nasional. Perubahan ini juga terasa semakin diperlukan untuk menghadapi perubahan teknologi dan perdagangan dunia yang semakin cepat saat ini, terutama di masa yang akan datang. Perubahan ini perlu dilaksanakan secepatnya mengingat dampak perubahan sistem pendidikan, terutama terhadap peningkatan kualitas SDM, memerlukan waktu yang cukup lama, munglin satu generasi.   

Referensi :

Tambunan, Tulus T. H. “Perekonomian Indonesia”. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1996

  

Perdagangan dan Lingkungan

Pendahuluan

Meningkatnya integrasi perekonomian dunia melalui perdagangan bebas dan aliran modal telah menimbulkan perbedaan diantara Negara-negara di dunia karena perbedaan regulasi domestic.bahkan ketika batas wilayah pengawasan modal perdagangan semakin demikian tipis maka perbedaan peraturan domestic akan berdampak pada hilangnya batas antarnegara. Peningkatan perhatian pada regulasi domestic dan dampaknya pada perdagangan dilakukan secara terus menerus sehingga perhatian terhadap lingkungan dunia juga meningkat.

Perdagangan dan lingkungan merupakan isu yang krusial saat ini karena meningkatnya pendapatan dan adanya tuntutan akan standar lingkungan yang lebih tinggi seiring dengan meningkatnya pendapatan. Eksternalitas lingkungan modal timbul karena konsumsi atau produksi privat memiliki dampak eksternal terhadap aspek yang lain. Dalam hal ini biaya atau keuntungan privat berbeda dengan biaya atau keuntungan sosial sehingga terjadi efek spillover pada masyarakat. Eksternalitas lingkungan dapat dikategorikan ke dalam tiga bentuk, yaitu lokal, transnasional dan global. Adanya beberapa persetujuan multilateral yang berhubungan dengan isu lingkungan yang juga memiliki konsekuensi perdagangan. Persetujuan tersebut dilaksanakan dengan fokus pada aspek lingkungan yang disetujui dalam persetujuan dan kemudian memastikan bahwa rencana perdagangan mendukung persetujuan dan protokolnya.

Isi

·         Konflik antara perdagangan dan lingkungan

Konflik antara perdagangan dan lingkungan disebabkan oleh tiga alasan. Pertama, perdagangan dan kebijakan perdagangan berdampak pada lingkungan karena mereka mengubah produksi dan konsumsi suatu Negara. Perdagangan menyebabkan suatu Negara menspesialisasikan produksi atas suatu produk sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki. Liberalisasi perdagangan tidak hanya mengubah  pendapatan dan tingkat konsumsi tetapi juga lokasi produksi. Jika perubahan pada konsumsi atau produksi menghasilkan eksternalitas lingkungan maka perdagangan akan dilihat sebagai suatu awal menuju kea rah terjadinya degradasi.

Beberapa masalah lingkungan yang terjadi berkaitan dengan meningkatnya perdagangan disebabkan oleh hak kepemilikan dari sumber daya alam yang belum tetap. Apabila property right tidak estabilitas maka perilaku produsen dan konsumen menjadi tidak efisien jika dilihat dari sudut pandang sosial.

Konflik kedua terjadi antara perdagangan dan lingkungan karena kebijakan lingkungan di suatu Negara dapat berdampak ke negara lain melalui perdagangan. Setiap Negara memiliki keunikan letak geografis, kapasitas asimilasi, adat atau tradisi, pendapatan dan faktor lainnya. Variasi ini menunjukkan bahwa perbedaan standar pendapatan lingkungan antarnegara adalah logis. Namun jika standar lingkungan sangat beragam maka hal itu akan mempengaruhi pola perdagangan antarnegara karena adanya keunggulan kompetitif suatu perusahaan di suatu Negara terhadap Negara lainnya.

Pada akhirnya banyak orang merasa bahwa kebijakan perdagangan merupakan cara untuk memaksa suatu Negara ke forum diskusi tentang isu lingkungan dan setuju atas aspek lingkungan dari suatu persetujuan perdagangan. Ada beberapa masalah lingkungan di dunia dimana tidak ada satupun organisasi internasional relevan yang dapat memberdayakan suatu Negara untuk membantu mengatasi masalah eksternalitas.

Para pengamat lingkungan adalah orang yang percaya bahwa pertumbuhan ekonomi saat ini buruk karena meningkatnya standar hidup akan menghabiskan sumber daya alam yang langka dan akan menimbulkan polusi yang akan mengurangi kesejahteraan.

  

·         Contoh konflik lingkungan dalam perdebatan

Gruenspecht (1996) mengelompokkan isu lingkungan menjadi lima kategori berdasarkan aspek geografi, yaitu:

1.    Domestik

Isu domestik adalah permasalahan yang paling mudah karena perbedaan antara biaya/keuntungan privat dan sosial dialami oleh beberapa Negara yang mengalami masalah dengan lingkungannya.

2.    Transboundary (lintas perbatasan)

Isu transboundary terjadi ketika polusi terjadi di suatu Negara akan tetapi konsekuensinya harus ditanggung oleh Negara lain.

3.    Common property rights (hak kepemilikan)

Common property rights melibatkan sumberdaya yang dipakai bersama diantara Negara-negara karena adanya pola perpindahan. Perselisihan mengenai hal ini biasanya meliputi penangkapan ikan atau pemungutan haisl panen hewan yang melakukan migrasi melewati batas Negara.

4.    Offshore (lepas pantai)

Offshore juga menjadi isu yang sangat penting bagi pengamat lingkungan saat ini. Isu ini berkaitan dengan spesies yang langka, pemeliharaan hutan tropis, dan kualitas sumberdaya di Negara asing.

5.    Global

Isu global merupakan masalah bagi seluruh dunia dimana solusinya akan memerlukan adanya gerakan sejumlah Negara.

                                         

·         Prinsip-prinsip ekonomi dalam perdebatan perdagangan dan lingkungan

Ada beberapa prinsip ekonomi yang dapat digunakan dalam pembahasan perdagangan dan lingkungan. Sejak awal telah diketahui bahwa sebagian besar ekonom akan berpihak pada pandangan para pelaku perdagangan bebas, meskipun mereka menyadari bahwa degradasi lingkungan memerlukan biaya yang dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan, regulasi, dan kebijakan.dalam hal ini pelaku polusi bertanggung jawab untuk membayar semua kerusakan yang berhubungan dengan eksternalitas. Hal ini merupakan konsep dasar yang akan digunakan dalam bagian ini, akan tetapi satu hal yang harus diakui dalam banyak contoh, kerusakan sangat sulit untuk diukur  dan sangat sulit untuk meminta para pelaku polusi agar bersedia membayar akibat polusi yang ditimbulkan.

Pendapat yang telah sering mengemuka adalah Negara yang berkembang cenderung memiliki standar llingkungan yang lebih rendah karena mereka lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan. Meskpun begitu, kenyataan bahwa standar lingkungan berbeda menurut Negara dan perdagangan barang yang diliberalisasikan menjadikannya pusat perhatian di mana perbedaan ini akan mendorong perusahaan pindah dari suatu Negara ke Negara lain. Efek bersih dari perpindahan ini adalah polusi di Negara dengan standar tinggi akan berkurang karena perusahaan yang sarat dengan polusi akan keluar, sementara polusi di Negara dengan standar rendah akan meningkat.

Alasan berkurangnya polusi di Negara dengan standar tinggi adalah karena perusahaan di Negara tersebut pindah ke lokasi lain. Hal ini tentu akan menyenangkan para pengamat lingkungan, akan tetapi pegawai dibidang pembangunan ekonomi dirugikan karena hilangnya lowongan kerja. Kecenderungan yang lazim bagi Negara dengan standar tinggi adalah dengan melakukan apa saja sebisa mungkin agar perusahaan-perusahaan tersebut tidak pindah.  

·         Prinsip-prinsip penyelesaian konflik

Meskipun pajak dan subsidi langsung merupakan kebijakan ekonomi yang optimal dalam memerangi polusi, politik ekonomi dari situasi ini biasanya menghasikan suatu restriksi atau regulasi yang tergolong ke dalam tipe perintah dan kontrol. Meskipun desain kebijakan cenderung tidak efisien, ada beberapa prinsip yang dapat digunakan untuk menekan konflik dan mengurangi kemungkinan yang akan menimbulkan konfrontasi.

1.    Menggunakan target perdagangan dengan instrument perdagangan dan target lingkungan dengan instrument lingkungan. Semakin banyak kebijakan lingkungan yang menjadi target dan semakin sederajat beban perdagangan maka perdagangan maka perdagangan akan semakin baik.

2.    Kebijakan perdagangan seharusnya bertujuan untuk mengurangi hambatan perdagangan sementara kelestarian lingkungan tetap terjaga. Yang jelas tidak boleh ada pertukaran antara manfaat yang diperoleh adari perdagangan dan biaya lingkungan yang dapat menyebabkan suatu Negara bermusuhan dengan Negara lain. Pengurangan hambatan perdagangan sebaiknya terjadi tanpa menimbulkan biaya lingkungan.

3.    Kebijakan lingkungan seharusnya bermanfaat bagi lingkungan sementara perdagangan yang netral tetap terjaga. Sekali lagi tidak ada pertukaran antara manfaat lingkungan dan biaya perdagangan.

4.    Pemerintah nasional seharusnya memberikan dukungan untuk mencapai tujuan perdagangan dan kebijakan lingkungan yang sama.

Prinsip-prinsip ini sangat mudah untuk dinyatakan akan tetapi sangat sulit untuk diterapkan karena dunia saat ini sangat terintegrasi.dengan adanya persetujuan berdasarkan prinsip ini maka kewajiban yang ditanggung semakin jelas ketika degradasi lingkungan terjadi.kedua adalah kebutuhan akan tindakan serta persetujuan kolektif.  

Penutup

Kebijakan lingkungan merupakan satu-satunya kebijakan domestic yang memiliki konsekuensi perdagangan. Kebijakan non-pertanian lainnya yang memiliki konsekuensi perdagangan adalah regulasi antitrust dan standar tenaga kerja. Ekonomi saat ini telah menjadi global sehingga suatu Negara benar-benar mempunyai kepentingan atas kebijakan Negara lain.

Konflik antara perdagangan dan lingkungan disebabkan oleh tiga alasan:

1.    Perdagangan dan kebijakan perdagangan berdampak pada lingkungan karena mengubah produksi dan konsumsi suatu Negara.

2.    Kebijakan lingkungan di satu Negara dapat berdampak pada Negara lainmelalui perdagangan.

3.    Orang merasa bahwa kebijakan perdagangan merupakan salah satu cara untuk memaksa suatu Negara turut kedalam diskusi tentang isu lingkungan dan membuat mereka setuju terhadap aspek lingkungan dari persetujuan perdagangan.

Para pengamat lingkungan khawatir tentang perdagangan bebas akan membawa dampak buruk pada standar lingkungan, akan tetapi para pelaku perdagangan bebas khawatir bahwa regulasi pemerintah dalam hal ini akan membuat persaingan menjadi tidak ketat lagi. Hal ini juga akibat adanya pertentangan besar yang terjadi antara pengamat lingkungan dengan pelaku perdagangan bebas.

Masalah lingkungan yang paling dipertentangkan adalah masalah yang berhubungan dengan property rights, isu offshore, dan isu global. Dalam hal ini banyak Negara harus bersedia untuk duduk bersama dan mencari solusi yang tepat, akan tetapi mereka memiliki sumberdaya alam dan tradisi budaya yang sangat berbeda.

Analisis secara ekonomi tentang masalah lingkungan menjelaskan bahwa solusi terbaik untuk mengatasi eksternalitas lingkungan adalah membebankan pajak secara langsung pada pelaku polusi daripada secara tidak langsung melalui kebijakan perdagangan. Analisis secara ekonomi juga menunjukkan bahwa akan lebih baik bila standar lingkungan bervariasi menurut Negara tergantung pada biaya sosial marginal atas kerusakan biaya penyusutan marginal.

Referensi :

Anindita, Ratya dan Michael R. Reed. “Bisnis dan Perdagangan Internasional”. Andi-Yogyakarta. Yogyakarta. 2008

Penghapusan Kemiskinan dan Ekonomi Kerakyatan

Pendahuluan

Krisis moneter yang diikuti dengan krisis ekonomi dan akhirnya diikuti pula krisis politik dan sosial, bahkan krisis kepemimpinan telah benar-benar melanda Indonesia sejak tahun 1997-2001. Pada pemerintahan Habibie yang menggantikan pemerintahan Soeharto juga tidak berhasil meredam semua krisis tersebut. Mekanisme ekonomi haruslah diputuskan oleh masyarakat, organisasi-organisasi sosial dan politik, secara demokratis. Tantangannya adalah bagaimana mengoperasikan lembaga-lembaga demokratis tersebut. Dengan kata lain bagaimana pemberian otonomi ketingkat daerah harus dapat direalisasikan dengan pengurangan kekuasaan ditingkat pusat.

Isi
• Perekonomian Indonesia
Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut di pegang oleh pemerintah. Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada di antara dua sistem ekstrim tersebut.
Selain faktor produksi, sistem ekonomi juga dapat dibedakan dari cara sistem tersebut mengatur produksi dan alokasi. Sebuah perekonomian terencana (planned economies) memberikan hak kepada pemerintah untuk mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi hasil produksi. Sementara pada perekonomian pasar (market economic), pasar lah yang mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi barang dan jasa melalui penawaran dan permintaan.
• Kebijakan ekonomi dan pembangunan
Kemiskinan belum pernah lepas seluruhnya dari Indonesia, karena kemiskinan dapat dinyatakan secara absolut maupun secara relatif. Secara relatif mudah dimengerti karena dalam suatu masyarakat selalu ada kelompok yang kaya dan kelompok yang miskin. Secara absolut tidak ada keharusan bahwa dalam suatu masyarakat ada kelompok masyarakat miskin. Memang kedua masalah kemiskinan tersebut semuanya adalah penting. Kita lihat sekarang data mengenai penduduk miskin dan kemiskinan yang ada di Indonesia. Batas garis kemiskinan dapat didekati dengan dua cara yaitu dengan melihat jumlah kalori yang di konsumsi seseorang atau dengan melihat penghasilan per kapita masyarakat.
Kebijakan pemerintah yang ada sejak Kabinet Reformasi Pembangunan tidak mencerminkan adanya kemauan untuk mendorong kegiatan usaha yang menguntungkan secara makro maupun secara mikro.

• Otonomi daerah
Dalam kehidupan yang modern sekarang ini tidak mungkin suatu daerah akan menutup diri dan memenuhi semua kebutuhannya dari daerahnya sendiri. Perekonomian daerah itu bersifat terbuka. Hubungan perdagangan dan komunikasi akan membuka suatu daerah tertentu dan kebutuhan penduduknya akan dapat saling dipenuhi dengan cara tukar-menukar barang dan jasa. Daerah yang banyak uang tentu akan membeli barang-barang dari daerah lain yang tidak tersedia di daerahnya, atau ada namun yang kualitasnya lebih baik. Demikian juga dengan sumber daya manusia. Daerah yang memiliki sumberdaya manusia yang memadai tentu akan dapat menolong daerah lain yang mengalami kekurangan tenaga kerja, baik tenaga terdidik, tenaga terampil, maupun tenaga kasar.

• Pembangunan berbasis pertanian
Pembangunan berarti melakukan perubahan dengan tujuan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik bagi semua warga masyarakat yang ada. Pada masa orde baru memang masyarakat konglomerat ini diciptakan sebagai lokomotif untuk menarik gerbong pembangunan di Indonesia. Para konglomerat mendapatkan fasilitas khusus dari pemerintah. Bangsa Indonesia kemudian mengalami krisis yang bersifat multidimensi, mulai dari krisis moneter, krisis ekonomi, dan akhirnya menjadi krisis kepemimpinan dan krisis moral total.
Merupakan hal yang sangat ironis karena Negara kita yang kaya akan lahan dan sumber daya alam serta tenaga kerja, justru harus mengimpor hasil-hasil pertanian dari Negara-negara lain. Strategi industrialisasi pada umumnya dibedakan menjadi strategi substitusi impor dan startegi ekspansi ekspor. Untuk mengembangkan perekonomian Indonesia adalah tidak salah kalau kita memilih strategi substitusi impor untuk produk-produk pertanian, karena jelas pasarnya sudah tersedia.dengan adanya pasar siap menyerap produk-produk pertanian itu, maka timbul keuntungan yang siap untuk ditabung dan diinvestasikan kembali. Dengan mengekspor barang produksi pertanian, maka akan diperoleh devisa atau valuta asing. Bahkan dapat terjadi pula bahwa pada saat ini atau bahkan sebelumnya ada daerah yang sudahmengekspor hasil-hasil pertaniannya ke luar negeri. Hal ini justru harus dipertahankan atau kalau bisa ditingkatkan agar penerimaan devisa Negara dan daerah juga meningkat.
Strategi pembangunan pertanian agar dapat mencapai hasil yang diharapkan dijelaskan oleh A.T. Mosher pada tahun 1960-an sebagai berikut:
1. Tersedianya pasar untuk hasil produksi pertanian
2. Terdapat pengembangan teknologi
3. Tersedia sarana produksi
4. Terdapat jamianan harga yang memadai
5. Tersedianya angkutan secara baik

• Ekonomi kerakyatan
Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat.Dimana ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan (popular) yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, yang selanjutnya disebut sebagai Usaha Kecil dan Menegah (UKM) terutama meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan, makanan, dsb., yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya.
Dalam setiap masyarakat, telah terdapat kelompok-kelompok pelaksana ekonomi. Menurut David Ricardo dalam perekonomian terdapat kelompok pemilik tanah. Dalam perkembangan yang dikaitkan dengan pembagian hasil produksi, pemilik tanah mendapatkan sewa tanah, pemilik kapital mendapatkan bunga dan laba, dan buruh mendapatkan upah. Dimana pembagian itu semakin menguntungkan pemilik tanah.

Penutup
• Kesimpulan
Bahwa otonomi daerah yang mengandalkan pada perencanaan, pelaksanaan, dan pembiayaan sendiri kegiatan-kegiatan di daerah sangat dimungkinkan untuk memberikan kesejahteraan yang lebih tinggi kepada warga masyarakat di daerah yang bersangkutan. Otonomi daerah jangan diartikan sebagai merdeka lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi justru dengan otonomi daerah itu kerja sama antar daerah harus semakin ditingkatkan.
Ekonomi kerakyatan menuntut adanya kerjasama serta peningkatan semangat gotong royong antar berbagai pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan. Hubungan majikan buruh diganti dengan hubungan antara sesama partner kerja.
Ekonomi kerakyatan yang berbasis pertanian akan dapat menopang pelaksanaan otonomi daerah, karena sebagian besar rakyat adalah petani. Sektor pertanian bukan sektor yang lemah, tetapi justru merupakan sektor yang tangguh dalam menghadapi gelombang resesi ekonomi. Sektor pertanian memiliki pasar yang luas dan merupakan sektor substitusi impor saat ini yang pasarnya sudah tersedia.
Oleh karena itu membangun sektor pertanian akan lebih mudah daripada membangun sektor lain yang masih harus mencari pasar produknya. Sektor pertanian memerlukan keberpihakan pemerintah khususnya dalam menyediakan pasar, sarana produksi, perkembangan teknologi, serta jaminan harga produk hasil-hasil pertanian, maupun pengankutan hasil dan sarana produksi yang diperlukan. Lebih lanjut lagi pemerintah harus meninjau kembali pemilikan tanah di negeri ini, sebab pemilikan atas tanah merupakan sumber pendapat yang utama dimana saja.

Referensi :
- Suparmoko, “Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah”, andi, Yogyakarta, 2001.
- http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_perekonomian
- http://succesary.wordpress.com/2008/12/10/sistem-ekonomi-kerakyatan/